Poly Betaubun datangi Kantor Itjen Kemendagri karna diperintah undang-undang, Sampaikan 18 Agustus 2021 Agendakan Pertemuan Koordinasi Ketiga Pimpinan Itjen Kemendagri Dengan Ahli Waris

KTRINDONESIA – Poly Betaubun kuasa hukum ahli waris bersama kedua rekannya mendatangi Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Senin, 16 Agustus 2021, untuk berkordinasi terkait kesepakatan pengecekan lokasi tanah Letter C 428 luas 11.320m2 yang diserobot PT Jaya Real Property, Tbk untuk kepentingan membangun Mall Bintaro Jaya Xchange.

“Kami datang hari Senin 16 Agustus 2021. Saya datang karna diperintah undang-undang untuk mengagendakan ketiga pimpinan Itjen Kemendagri yang menandatangani kesepakatan pada berita acara 5 Juli lalu berkordinasi dengan ahli waris diwakilkan oleh kuasa hukum,” kata Poly Betaubun, kepada ktrindonesia.com, Jakarta, Senin (16/08).

Menurut Poly, tiga pimpinan Itjen Kemendagri yang menandatangani kesepakatan, Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Bapak Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., Inspektur IV Itjen Kemendagri Bapak Drs. Arsan Latif, M. Si., APIP Itsus Kemendagri Bapak Kusna Heriman, kurang berkoordinasi secara profesional kepada ahli waris atau kepada kuasa hukum ahli waris.

Selanjutnya, Poly berharap surat agenda kesepakatan yang dikeluarkan Kantor Itjen Kemendagri tersebut segera dilaksanakan karena ini diperintah oleh undang-undang.

Kejahatan luar biasa yang dilakukan Airin Racmi Diani mantan Walikota Tangerang Selatan dan oknum pejabat pemerintah, bekerjasama dengan PT Jaya Real Property membangun Bintaro Jaya Xchange dengan cara menyerobot tanah masyarakat sudah memiliki bukti yang jelas dan valid.

Poly berharap pada pertemuan tanggal, 18 Agustus 2021, ketiga pimpinan Itjen Kemendagri harus hadir untuk berkoordinasi bersamanya karna ketiganya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditandatangani dalam berita acara, sesuai arahan Presiden Jokowi terkait pelayanan pemerintah.

“Saya mengingatkan pimpinan Itjen Kemendagri untuk bisa menjalankan aturan disesuaikan dengan harapan Presiden Joko Widodo, pelayanan satu bulan, diusahakan satu minggu, pelayanan satu minggu diusahakan dua hari, mengedapankan profesionalitas dan kualitas dalam pelayanan pemerintahan,” pungkasnya. (irl)