Polda Metro Targetkan Vaksinasi Semua Warga DKI 17 Agustus

KTR INDONESIA – Polda Metro Jaya menargetkan seluruh warga DKI Jakarta bisa menerima vaksin Covid-19 paling lambat 17 Agustus agar menjadi kado kemerdekaan RI.

Hal ini terkait program Vaksinasi Merdeka pada 1 Agustus hingga 17 Agustus.

“Harapan kami nanti 17 Agustus 2021 DKI Jakarta memberi kado kemerdekaan berupa seratus persen warganya sudah divaksin Covid-19,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Lewat program vaksinasi merdeka ini, Polda Metro Jaya mendirikan 687 gerai vaksin di 900 RW yang ada di wilayah Jakarta. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan, relawan dan mahasiswa, pengurus RT/RW sampai ibu PKK turut dilibatkan.

Setelah lima hari pelaksanan vaksinasi, Yusri menyebut ada 94,32 persen warga DKI Jakarta sudah mendapatkan suntikan vaksin.

“Data terbaru pada hari kelima, warga DKI Jakarta yang telah divaksin Covid-19 dosis pertama 94,32 persen,” ujarnya.

Yusri juga mengklaim bahwa antusiasme masyarakat Jakarta terhadap program vaksinasi merdeka terbilang tinggi.

Misalnya saja di Gerai 523 Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tercatat, hingga hari kelima pelaksnaan, ada 285 warga yang melakukan vaksinasi di gerai tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan ada 10 juta orang di ibu kota tervaksinasi dalam dua pekan ke depan.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti penyelenggara vaksinasi untuk memperbaiki dan mematuhi teknis pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

Hal itu dikatakan guna merespons ‘chaos’ yang terjadi kala vaksinasi di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/8) lalu.

Antusiasme warga yang tinggi untuk divaksin tidak diimbangi dengan kesiapan panitia, akibatnya warga yang datang membludak dan tidak mematuhi jaga jarak.

“Kembali kami imbau pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksana teknis program vaksinasi untuk memperhatikan detail-detail teknis seperti ini, dan semoga tidak terulang lagi di daerah manapun di Indonesia,” kata Wiku kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

“Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan termasuk klaster covid-19 yang baru,” imbuhnya.

Kondisi ricuh vaksinasi Presisi Polri di GOR Serbaguna Pancing Selasa lalu sempat beredar di sosial media. Dalam video berdurasi 9 detik itu terlihat segerombolan warga menyemut di depan pagar pembatas aula GOR dan serentak berteriak “buka, buka, buka”.

Kegiatan itu diketahui sempat dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang didampingi sejumlah petinggi Polda Sumut.

Wewenang Provinsi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin Covid-19. Selama ini, katanya, provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke daerah dengan daftar alokasi ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi,” kata dia dalam jumpa pers virtual, Rabu (4/8).

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi. Kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” ucapnya.

Sejauh ini, lima daerah di Jabar memiliki cakupan vaksinasi tinggi, yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor. Sedangkan, daerah yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mulai memikirkan skema hibah untuk memenuhi target vaksinasi nasional di samping stok vaksin yang mulai menipis.

Salah satunya, memanfaatkan Indonesia sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

“Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis (5/8). (Editor: glh)