KTRINDONESIA.COM – Hakim agung Prim Pambudi Teguh membeberkan permainan mafia tanah yang sampai bisa menguasai sertifikat hak milik (SHM). Bahkan tanah TNI AU juga menjadi korban mafia tanah itu.
“Yang lebih gila lagi, ini TNI AU di Malang. Sejak 1968 digunakan sebagai TNI AU sebagai asrama,” kata Prim dalam seminar Komisi Yudisial (KY) yang dilansir di YouTube, Selasa (12/10/2021).
Tanah yang dimaksud berada di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 19-12 Kota Malang seluas 1.404 meter persegi. Aset itu sudah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara Register Nomor 50603012.
“Tapi tahu-tahu, September 2012 terbit SHM atas nama pribadi. Dia lapor ke polisi sertifikatnya hilang,” tutur Prim, yang juga kakak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Anehnya, sebulan setelah keluar SHM, aset itu kemudian dijual dengan harga Rp 7,7 miliar. TNI AU kaget dan mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

“Lho apa pada waktu menerbitkan sertifikat itu tidak dilakukan pengukuran? Kalau dilakukan pengukuran, mengapa warga di sekitar asrama TNI AU tidak tahu? sehingga terbit sertifikat pengganti yang berdasarkan laporan kepolisian?” kata Prim bingung atas hal tersebut.
Akhirnya kasus itu sampai hingga meja Prim dan TNI AU dimenangkan. Prim menyatakan putusan itu memberikan perlindungan terhadap aset negara dari perilaku spekulan tanah dengan memanfaatkan kelemahan birokrasi tanah dan penegak hukum.
“Untung dibatalkan. Itu ada oknum yang bermain, orang dalam TNI AU, pensiunan. Bermain dengan BPN dengan orang yang lapor polisi yang ngaku kehilangan tadi,” kata Prim menirukan ucapan koleganya yang sesama hakim yang tinggal di Malang.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, di Rawamangun, tanah milik Pertamina juga hendak digasak. Ada juga tanah kedubes yang menjadi sasaran mafia tanah.
“Ada sebuah kedutaan di Jakarta tanahnya digugat dan dimainkan mafia tanah. Kalau dia menang atas kedutaan asing, apa kata investor? Tanah negara asing saja bisa kalah dengan mafia tanah,” cerita Sofyan.
(glh)

Berita Lainnya
Jejak Administrasi Bermasalah: Kisah Tanah Warisan yang Kini Menjadi Lokasi Bintaro Xchange
Tiga Kali Kirim Surat, Inspektorat ATR/BPN RI Belum Tanggapi Permohonan Audit HGB 2168 dan 2308 Milik PT Jaya Real Property Tbk
Mall Bintaro Xchange Berdiri di Atas Lahan Sengketa, Keabsahan Hak Atas Tanah Dipertanyakan