Utang Pemerintah Sudah Menyentuh Rp6.527,29 Triliun, Kemenkeu Bilang Begini

KTR INDONESIA – Utang pemerintah sudah menyentuh Rp6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per April 2021. Tapi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa utang pemerintah sejauh ini dikelola sesuai koridor.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan beberapa hal yang membuat pemerintah masih percaya diri terkait utang.

“Kenapa kita berani utang? karena kita punya ekspektasi dan kepercayaan bahwa di masa mendatang kita akan mendapatkan income dan bahkan lebih besar. Itu yang menjadi prinsip sebenarnya,” kata Yustinus Prastowo, Kamis (3/6/2021).

Kedua, lanjut Yustinus, utang menjadi indikator bahwa Indonesia masih dipercaya, dalam hal ini dipercaya mampu melunasi pinjaman.

“Bahkan obligasi kita diminati. Itu menunjukkan adanya trust (kepercayaan) kepada kondisi ekonomi kita dan ke depan akan sustain,” jelasnya.

Dia pun menjelaskan bahwa selama ini undang-undang membolehkan rasio utang mencapai 60% terhadap PDB. Tetapi sebenarnya, pemerintah mampu untuk terus menjaga di bawah 30%. Hanya karena pandemi COVID-19 lah rasionya meningkat.

Pemerintah pun meyakini ketika nanti penerimaan pajak kembali optimal dan ekonomi tumbuh, rasio utang pasti akan turun.

“Kita optimistik dengan berbagai langkah yang sekarang disiapkan, perbaikan administrasi, regulasi, dan juga implementasi lapangan. Kita optimis penerimaan pajak akan meningkat, apalagi kita sekarang juga punya PNBP yang tidak kalah potensial dibanding pajak,” ujar Yustinus.

Dari sisi PNBP masih ada sektor-sektor yang dapat dioptimalkan, misalnya perikanan, kelautan, jasa, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, menurutnya tak perlu khawatir berlebihan terhadap utang. Sebab, yang penting itu dikelola secara hati-hati.

“Kabar baiknya kemarin global sukuk kita itu dilelang sesuai ekspektasi dengan yield yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Artinya kita juga melakukan manajemen yang lebih baik supaya beban bunga tidak membebani kita, tapi kita negosiasikan, kita tekan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi kita,” tuturnya. (and)