KPK-Puspom TNI Rangka Memperkuat Sinergisitas Dan Koordinasi Kerja Sama Penanganan Perkara Korupsi

KTRINDONESIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, hari ini. Kunjungan kerja jajaran Puspom TNI tersebut, dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi terkait upaya pemberantasan serta penanganan korupsi.

Jajaran Puspom TNI diterima langsung oleh tiga pimpinan KPK yakni, Firli Bahuri, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar. Sementara dari pihak Puspom TNI, hadir Danpuspom Laksda Nazali Lempo; Direktur Pembinaan Umum Kolonel Cpm Subiakto; Direktur Pembinaan Pendidikan Kolonel Cpm Eka Wijaya; Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum Kolonel Pom Khoirul Fuad; dan Kasatidik Letkol Karti Amyus.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok KPK dalam pemberantasan korupsi diantaranya adalah melaksanakan tugas pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara termasuk TNI. KPK memiliki kepentingan untuk menjalin sinergisitas dengan TNI.

“UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer, karenanya KPK punya kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI,” ujar Firli melalui keterangan resminya, Selasa (21/9/2021).

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango menjelaskan bahwa KPK dan Puspom TNI memiliki kaitan yang sangat erat dalam penanganan suatu perkara, khususnya kasus korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.

Di mana, pasal tersebut telah memberi ruang tentang peradilan koneksitas. Dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan tentang pembentukan tim koneksitas atau tim tetap. Namun lada praktiknya, ruang ini belum diberdayakan secara optimal.

“Dengan kunjungan ini, kita bisa mengkaji kemungkinan membuat semacam MoU atau perjanjian kerja sama antara KPK dan Puspom TNI dalam konteks penanganan perkara TPK. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI,” terang Nawawi.

Kerja sama antara KPK dan Puspom TNI yang sudah berjalan ini dapat terus dikembangkan pada bidang pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Selain kerja sama dalam bidang penindakan, KPK dan TNI juga bisa mengkaji kemungkinan kerja sama dalam pertukaran informasi dan data serta pelatihan atau pendidikan.

Lebih lanjut, Firli berharap bahwa pelatihan penanganan perkara korupsi bagi para penegak hukum akan segera kembali dilanjutkan dengan mengikutsertakan Puspom TNI. Selain itu, Firli Bahuri juga berharap agar perjanjian kerja sama dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan prinsip koneksitas ini dapat dikembangkan.

“KPK juga akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanaganan perkara ini terlebih dahulu,” pungkasnya.

(editor:glh)